GOCEFA GELAR BACARITA KAMPONG

TERNATE, Program pemberdayaan dan bantuan hokum bagi kaum miskin dan terpinggirkan yang dilaksanakan LSM Governance Education For Action (GOCEFA) maju selangkah. Setelah selesai melakukan sosialisasi pada empat kelompok sasaran, kelompok minoritas Tabanga, petani dan nelayan Takome, PKL Bastiong dan Gamalama, GOCEFA kemudian melanjutkan ke tahapan program bacarita kampong di dua tempat kelompok sasaran. Kelompok sasaran minoritas Tabanga dan Pedagang Kaki Lima (PKL) Bastiong.
Pada bacarita kampong kelompok sasaran masyarakat minoritas Tabanga yang digelar pada 14 November lalu, misalnya, persoalan yang muncul adalah masalah akses pendidikan, kesehatan, air bersih, akses memperoleh pekerjaan dan kepemilikan atas hak milik tanah.
“Torang pe anak-anak di sekolah selalu mendapat rangking tapi tak pernah diberikan penghargaan berupa keringanan biaya sekolah bahkan beasiswa. Begitu juga dengan air bersih dan akses mendapatkan pekerjaan di bidang pemerintahan kami rasakan masih sangat diskriminatif.” ungkap salah seorang peserta.
Persoalan lain yang membelit adalah persoalan kepemilikan tanah yang nantinya bisa menjadi kendala buat anak cucu mereka akan datang. Menurut mereka tanah yang saat ini ditempati adalah pemberian dari kesultanan Ternate kepada nenek moyang. Dan sampai saat ini tanah itu hanya hak pakai. Padahal mereka sudah lama mendiami tanah tersebut.
Menurut Mubin A. Wahid, anggota dewan kota dari komisi A yang menjadi nara sumber pada kegiatan tersebut berjanji untuk menyampaikan semua keluhan masyarakat ke pemerintah kota Ternate.
“Seharusnya pada Musrembang kelurahan, masalah-masalah ini dimasukkan sehingga bias termuat dalam APBD 2008 yang sudah disahkan. Tapi saya akan coba semampu saya untuk bisa memperjuangkan hak-hak masyarakat Tabanga terutama soal pendidikan, kesehatan dan air bersih.” Kata Mubin yang prihatin dengan keluhan masyarakat Tabanga. Bahkan menurutnya, selama turun reses jarang sekali keluhan-keluhan yang berkaitan dengan hak dasar masyarakat muncul.
“Bacarita kampong yang difasilitasi GOCEFA ini luar biasa. Terus terang, ini jauh lebih efektif dari reses anggota dewan ketika melakukan jaring aspirasi masyarakat atau Musrembang kelurahan. Karena keluhannya dating dari warga tanpa di rekayasa oleh siapapun,” puji Mubin.
Lain Tabanga, lain pula persoalan pedagang kaki lima (PKL) Bastiong. Bacarita kampong yang digelar pada Sabtu, 24 November lalu di aula perikanan dan kelautan nusantara Ternate dipenuhi dengan permasalahan pedagang kaki lima. Seperti, PKL menolak jualan dalam pasar karena tempat itu tertutup dan pembeli tak masuk ke dalam pasar sehingga membuat omzet pendapatan menurun. “Torang bajual di dalam pasar itu paling laku Rp 20 – 30 ribu. Sementara torang pe anak-anak perlu biaya sekolah . Jadi torang minta pada pemerintah kota Ternate supaya ini bias diperhatikan. “ungkap salah seorang peserta yang menurutnya para PKL mau saja berjualan di pasar. Tapi harus ditertibkan terlebih dulu.
Tak hanya itu, para PKL juga sering tak mengerti soal retribusi (tagihan leo-red) yang bervariasi. Ada pkl yang dikenakan Rp 2 ribu, ada yang Rp 3 Ribu bahkan ada yang Rp 5 ribu. “Tong kadangkala bingung dengan petugas leo pasar yang tagihannya berbeda-beda antara pkl satu dengan yang lain. Torang tara tau mau minta penjelasan kemana,” kata salah satu peserta.
Menurut Makmur Gamgulu, anggota dewan kota dari komisi B, yang menjadi nara sumber berjanji memperjuangkan keluhan PKL. Termasuk juga menurutnya kesalahan ini ada pada pemerintah kota yang lemah melakukan sosialisasi perda retribusi. Seraya berharap pada PKL untuk menanyakan langsung ke petugas penagih retribusi soal retribusi yang bervariasi itu. “Kalau petugas memberikan karcis tagihan harus dilihat jumlah retribusi yang ada disitu dan dibayar sesuai dengan yang tercantum. Kalau tidak sesuai bias ditanyakan,” kata Makmur.
Dari dua kegiatan bacarita kampong itu, diketahui masyarakat selama ini tak memiliki akses informasi menyangkut kebutuhan dasar yang harus diperoleh masyarakat. Mulai dari bagaimana memperoleh informasi soal dana BOS, bagaimana memperoleh kartu miskin ASKESKIN dan kebutuhan dasar lainnya.
Menurut Syarifuddin Oesman, salah satu staf program dan menjadi penanggung jawab kegiatan bacarita kampong yang digelar sebanyak lima kali untuk setiap kelompok sasaran mengatakan permasalahan-permasalahan yang disampaikan masyarakat akan dibuat peta permasalahan tak menutup kemungkinan akan menghadirkan nara sumber yang berkompeten untuk menjelaskan permasalahan itu. “Kita juga berencana mengundang Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kota Ternate yang menjelaskan soal dana Bos. Kepala Dinas Kesehatan Kota Ternate akan menjelaskan soal program kartu ASKESKIN sehingga masyarakat bisa memperoleh informasi langsung dan tak ragu berdiskusi dengan mereka.”
Bacarita kampong dalam waktu dekat dilanjutkan pada kelompok sasaran Takome dan PKL Pasar Gamalama. “Untuk Takome kita rencanakan malam hari ini (27/11) di Takome dan Pasar Gamalama pada Rabu (128/11) besok,” ungkap Syarifuddin Oesman yang biasa disapa Ipink.
Selain bacarita kampong, tahapan kegiatan lain yang akan digelar dalam waktu dekat adalah workshop yang menghadirkan perwakilan dari empat kelompok sasaran dan dialog interaktif di RRI yang juga menghadirkan utusan dari kelompok sasaran. Dan mulai membuka layanan pengaduan melalui pesawat telp (0921) 327844 dan layanan pengaduan melalui sms ke nomor 085 298 328 844 (*)

Ternate, 25 November 2007